hypo.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim secara mengejutkan menghapus tes baca, tulis, hitung (calistung) dari tes penerimaan siswa di SD/MI/Sederajat yang akan mulai berlaku pada tahun ajaran baru 2023/2024. Lantas, mengapa Menteri Nadiem nekat menghapus sebuah tes yang sudah menjadi tradisi secara bertahun-tahun tersebut?
Menteri Nadiem beranggapan jika tes calistung bisa membuat belajar terasa lebih membosankan. Menurut beliau, gak semua anak mendapat porsi belajar yang cukup di PAUD, sehingga hal itu pasti mempengaruhi daya tangkap si anak.
"Bukan berarti calistung itu bukan suatu topik tidak penting untuk diajarkan di PAUD. Saya tidak mau ada salah pengertian di sini, poinnya adalah adanya miskonsepsi bahwa hanya calistung yang terpenting dan cara ngajarin calistungnya juga salah," kata Nadiem yang disiarkan lewat YouTube Kemendikbud RI, beberapa minggu lalu.
Namun, keputusan ini juga menyebabkan sebuah pro dan kontra di kalangan para pelaku pendidikan. Dilansir dari kupastuntas.co, Joko Purwanto Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negri 2 Rawa Laut, Bandar Lampung mengatakan jika sekolahnya sedari dulu tidak pernah memberlakukan tes calistung kepada para murid baru, seperti yang dilansir kupastuntas.co.
Menurut Pak Joko, pembelajaran calistung memang tidak perlu dilakukan karena masa belajar anak di TK dan PAUD adalah tempat anak untuk bermain sebagai upaya pengembangan diri.
Pengamat pendidikan Universitas Lampung (Unila) Muhammad Thoha berpendapat jika terkadang sekolah sudah memiliki kuota pendaftarannya sendiri, sehingga tes calistung dipergunakan sebagai upaya penyaringan murid.
"Ada beberapa sekolah yang mensyaratkan itu karena untuk menseleksi, karena misalnya disekolah itu hanya ada kuota 2 kelas dan yang daftarnya 4 kelas, sehingga bagaimana membatasinya akhirnya menggunakan calistung, tapi itu salah memang," ungkap Thoha kepada kumpastuntas.co.
Senada dengan pendapat Joko Purwanto, Thoha juga mengatakan jika calistung baru tepat diajarkan kepada murid SD, bukan di Taman Kanak-Kanak. Sepertinya para pendamat pendidikan berdiri di satu suara dengan peraturan yang diberlakukan sama Pak Menteri.